KSAD Tegaskan TNI Tidak Beri Instruksi Pembubaran Nobar Film “Pesta Babi”

Jakarta — Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari TNI untuk membubarkan kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, pembubaran yang terjadi di sejumlah daerah merupakan keputusan pemerintah daerah setempat berdasarkan pertimbangan keamanan di wilayah masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan Maruli setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026, sebagaimana dilaporkan oleh detikNews dalam berita berjudul “KSAD Sebut Tak Ada Instruksi Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Itu Pemda.”
Maruli menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menilai kondisi di lapangan. Karena itu, jika ada kegiatan yang dianggap berpotensi menimbulkan keributan, keputusan untuk menghentikan atau membubarkan acara tersebut berada pada otoritas daerah.
“Tidak ada instruksi langsung dari TNI. Itu keputusan pemerintah daerah karena mereka yang melihat kondisi keamanan di wilayahnya,” kata Maruli, dikutip dari pemberitaan detikNews.
Pernyataan serupa juga terekam dalam video YouTube berjudul “KSAD Tanggapi soal Pembubaran Film Pesta Babi”, yang dapat dijadikan rujukan visual untuk melihat langsung konteks penyampaian Maruli terkait polemik tersebut. Dalam video itu, Maruli menyinggung bahwa aparat di daerah biasanya bergerak berdasarkan situasi keamanan yang mereka nilai di lapangan.
Di sisi lain, Maruli juga menanggapi isi film Pesta Babi yang mengkritik Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan. Ia menyebut isi film tersebut tetap perlu dilihat secara hati-hati dan tidak bisa langsung diterima begitu saja tanpa pembanding informasi lain.
Menurut Maruli, TNI selama ini juga memiliki sejumlah program yang bertujuan membantu masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ia mencontohkan keterlibatan prajurit dalam membantu penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses air bersih.
Sebelumnya, berdasarkan laporan detikNews, kegiatan nobar film Pesta Babi disebut dibubarkan di sejumlah tempat, termasuk beberapa kampus seperti Universitas Khairun Ternate, Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, dan Institut Seni Indonesia Bali. Selain di kampus, kegiatan serupa di beberapa kafe di Bali juga dilaporkan mengalami pembubaran.
Film dokumenter Pesta Babi sendiri menyoroti kritik terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan. Isu yang diangkat dalam film tersebut berkaitan dengan lingkungan, hak ulayat masyarakat adat Papua, serta dampak proyek terhadap kelestarian alam.
Dengan adanya pernyataan dari KSAD tersebut, polemik pembubaran nobar Pesta Babi menjadi sorotan karena menyangkut dua hal sekaligus: kewenangan aparat dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, serta ruang publik untuk menonton dan mendiskusikan film dokumenter yang memuat kritik sosial.
Pernyataan serupa juga terekam dalam video YouTube
https://youtu.be/Sr6OpxJacnM?si=OGQPgJfVDgckmTac